logo bpbd

Perspektif Kabupaten Karanganyar dalam Kerawanan Bencana

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk sangat rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, antara lain yang pernah terjadi yaitu :

  • banjir;
  • kekeringan;
  • tanah longsor dan tanah gerak;
  • angin puting beliung/angin rebut;
  • kebakaran hutan, lahan, pemukiman dan tempat usaha;
  • epidemik dan wabah penyakit;
  • gejolak sosial yang berkaitan dengan pembagian sumberdaya air dan usaha ekonomi masyarakat serta pertanian.

Hal ini tidaklah berlebihan mengingat posisi dan pengaruh geografi, geologi, demografi, ketinggian, morfologi dan klimatologi Kabupaten Karanganyar, khususnya yang berada di lereng dan kaki gunung Lawu, yang mempunyai ketinggian 3.265 mdpl. Kerawanan bencana tersebut dapat dipetakan sebagai berikut :

  • Wilayah rawan banjir berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakramat, Kecamatan Colomadu dan Kecamatan Jaten.
  • Wilayah rawan kekeringan berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo.
  • Wilayah rawan longsor ada di beberapa daerah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi antara lain di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih.
  • Wilayah rawan angin ribut dan kebakaran permukiman berada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.
  • Wilayah rawan kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat amanat untuk membentuk suatu organisasi perangkat Daerah yang menangani          bidang kebencanaan. Mengingat selama kurun waktu sebelum diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut, masih terdapat banyak permasalahan, antara lain :

  1. Penanggulangan bencana masih berada di bawah kendali Satuan Koordinasi Pelaksana (SATKORLAK) bencana yang menitikberatkan kepada kegiatan setelah terjadinya bencana, sedangkan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, pemberian logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih belum optimal karena masih bertumpu pada peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Disamping itu, Ketua SATKORLAK masih sering dijabat dari pejabat militer atau keamanan di Daerah, sehingga koordinasi pengerahan sumberdaya yang dimiliki Daerah sering terdapat perbedaan pemahaman jalur birokrasi, administrasi dan kewenangan.
  2. Belum maksimalnya koordinasi yang efektif, baik antar unit/institusi vertikal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan koordinasi antar stakeholder lainnya seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan masyarakat.
  3. Minimnya kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembekalan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha.
  4. Pentingnya pemenuhan peraturan di Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, pembenahan struktur dan jalur birokrasi dalam pemberian bantuan bencana;
  5. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tetap bagi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi.
  6. Perbedaan standar dalam penanganan status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan hak kebutuhan dasar korban bencana pada masa transisi darurat bencana ke pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
  7. Belum terdapatnya SOP tentang penanggulangan bencana.
  8. Belum terpikirkan untuk membekali masyarakat agar mempunyai ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana.

BPBD dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang selanjutnya diatur tugas pokok, fungsinya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi jabatan Struktural BPBD.

Tujuan Penanggulangan Bencana

  1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
  4. Menghargai budaya local.
  5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
  6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
  7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, dilaksanakan oleh BPBD sebagai SKPD pelaksana penanggulangan bencana yang berwenang di bidang penanggulangan bencana di Daerah. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain SKPD lain, instansi/lembaga terkait, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :

  1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  3. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
  4. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk :

  1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah.
  2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
  3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain.
  4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
  5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
  6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah diharapkan segera menetapkan kebijakan :

  1. penyusunan dan penerapan kurikulum atau materi pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagai muatan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah;
  2. memfasilitasi dan/atau membentuk Sekolah Tangguh Bencana;
  3. memfasilitasi dan/atau membentuk Dunia Usaha Tangguh Bencana;
  4. memfasilitasi dan/atau membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
  5. memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
  6. monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama dan kemitraan dengan lembaga/intansi terkait, lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan :

  1. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan;
  2. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka penaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup dan peraturan di bidang penanggulangan bencana;
  3. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan di bidang penanggulangan bencana;
  4. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas pemanfaatan ruang;
  5. memerintahkan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan bencana untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.

 Tugas Pokok BPBD

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran pemerintahan di Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Untuk saat ini, BPBD belum mempunyai Unsur Pengarah, sedangkan tata cara pemilihan Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

  1. Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat bencana, pascabencana.
  2. Tugas pokok Unsur Pelaksana adalah :
  • Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  • Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
  • Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
  • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  • Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaanya.
  • Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
  • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  • pemantauan;
  • pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
  2. Pengkomandoan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
  3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD membentuk :

  1. SATGAS PB;
  2. SATGAS PUSDALOPS PB;
  3. SATGAS TRC PB; dan
  4. SATGAS JITUPASNA;

Yang dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan bencana dan SOP. Kepala BPBD juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak dan/ atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau kawasan atau area rawan bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh intansi/lembaga terkait, tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak, wewenang, kajian dan analisis ilmiah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pembentukan BPBD
Tagged on: