Informasi Wajib Secara Berkala

Informasi wajib yang diumumkan secara berkala.

  1. Informasi tentang profil Badan Publik terdiri dari :
    • Laporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara  yang  telah  diperiksa,  diverifikasi,  dan  telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
  2. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik terdiri dari :
  3. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik  berupa
    • Laporan Pelaksanaan Tugas, klik disini
    • Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, 
    • Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; klik disini
  4. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit paling sedikit terdiri dari :
  5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik paling sedikit terdiri atas :
    • Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; klik disini
    • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik; klik disini
    • Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; klik disini dan permintaan informasi publik yang ditolak; klik disini
    • Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. klik disini
    • Daftar Informasi Publik; klik disini
    • LLID/ Laporan Tahunan PPID, Klik disini
    • SK Penetapan Standart Pelayanan Publik (SPP), klik disini
    • Standart Pelayanan Publik, klik disini
  6. Informasi  tentang   peraturan,   keputusan,   dan/atau   kebijakan   yang   mengikat   dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik paling sedikit terdiri atas:
    • Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; klik disini atau klik disini
    • Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. klik disini
  7.  Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik  paling sedikit terdiri atas:
    • Tata cara memperoleh Informasi Publik; klik disini
    • Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi, klik disini
    • Form Pengajuan Keberatan atas Informasi; klik disini
  8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik terdiri atas:
    • Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; klik disini
    • Tata  cara  pengaduan  penyalahgunaan  wewenang  atau  pelanggaran  oleh  pihak  yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. klik disini
    • Upaya atas tidak ditanggapi/ tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik,klik disini
    • Alur/ skema pengaduan, klik disini
    • Form/ lembar isian pengaduan, klik disini
    • Laporan Pelayanan Informasi Publik, klik disini
    • Hasil penanganan pengaduan, klik disini
    • Sapamas; klik disini
    • SP4N Lapor!; klik disini
    • Laporgub; klik disini
  9. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa terdiri atas
  10. Informasi tentang Ketenagakerjaan; klik disini atau klik disini
  11. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik paling sedikit terdiri dari:
    • Pengamatan Gejala Bencana; klik disini
    • Analisis Hasil Pengamatan Gejala Bencana; klik disini
    • Pengambilan Keputusan oleh Pihak yang Berwenang; klik disini
    • Peringatan Bencana; klik disini
    • Pengambilan Tindakan oleh Masyarakat;
      • SOP Pengerahan Sumber Daya Peralatan dan Logistik; klik disini
      • SOP Penguatan Kapasitas Wilayah atau Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana dan Penanggulangan Bencana; klik disini
      • SOP Penguatan Sumber Daya Lembaga atau Organisasi Eksternal dalam Penanggulangan Bencana; klik disini